Sebagai kantor hukum yang terus berkembang, APR Law Firm berkomitmen memberikan pendampingan hukum yang menyeluruh, layanan profesional, dan solusi strategis bagi setiap klien. Kami membangun APR Law Firm sebagai kantor hukum yang solid dan berstandar tinggi, tempat para advokat menjalankan profesinya berdasarkan keahlian masing-masing dengan menjunjung integritas, profesionalitas, ketelitian, dan kualitas layanan.
Firma hukum terkemuka yang menyediakan solusi hukum strategis, akurat, dan berintegritas untuk individu, korporasi, dan lembaga pemerintahan di seluruh indonesia.
APR Law Firm mengusung visi sebagai Law Firm spesialis di bidang pertambangan (Mining Legal Consultant) dan tindak pidana korupsi (TIPIKOR).
APR Law Firm terus beradaptasi terhadap dinamika hukum modern dan kebutuhan komersial. Fokus kami adalah memastikan setiap klien memperoleh layanan optimal, efektif, dan strategi hukum yang berorientasi pada hasil terbaik.
Dengan dukungan tim advokat berpengalaman dan profesional, kami berkomitmen untuk terus memberikan solusi hukum yang berintegritas, strategis, dan akurat. Visi kami adalah menjadi firma hukum yang terkemuka dan berkualitas.
Menangani perizinan dan kontrak di sektor pertambangan, migas, dan energi, termasuk sengketa lahan, renegosiasi kontrak, penyusunan RKAB, perpanjangan izin, studi kelayakan, reklamasi, divestasi saham, dan kepatuhan lingkungan.
Hukum tata negara dan kepemiluan menangani sengketa pemilu, judicial review, dan perlindungan hak konstitusional secara legal dan terstruktur.
Hukum Tata Negara dan Kepemiluan
Hukum pidana menangani tindak pidana, persidangan, upaya hukum, dan eksekusi putusan secara legal.
Hukum mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Hukum Menangani sengketa dengan pemerintah, pajak, kependudukan, kesehatan, konstruksi, dan lingkungan, serta mendampingi kepatuhan dan kebijakan publik.
Hukum perdata dan komersial adalah dua cabang hukum privat yang mengatur hubungan antar-individu, badan hukum, atau pelaku usaha, di mana hukum perdata bersifat umum (lex generalis) dan hukum komersial bersifat khusus (lex specialis) yang mengatur kegiatan perdagangan serta bisnis.